Interelasi islam di Jawa
(Bidang Politik)
Makalah
Disusun guna memenuhi tugas
Mata kuliah: Islam dan Budaya Jawa
Dosen pengampu: Drs. H. Anasom. M. Hum
Disusun oleh:
Lilik nur istiadi 111211037
FAKULTAS DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
WALISONGO
SEMARANG
2011
I.PENDAHULUAN
Politik
adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara
lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian
ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai
hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.Pada makalah ini akan dibahas
mengenai Budaya politik islam.
II.PERMASALAHAN
A. Budaya Politik Islam
B. Bukti sejarah
C. Proses masuknya islam di
jawa pada bidang politik
III. PEMBAHASAN
A. Budaya politik Islam
Politik dalam islam menjuruskan kegiatan umat kepada usaha untuk
mendukung dan melaksanakan syariat Allah melalui system kenegaraan dan
pemerintahan. Ia bertujuan untuk menyimpulkan segala sudut islam yang syumul
melalui satu institusi yang mempunyai syahksiyyah untuk menerajui dan
melaksanakan undang-undang. Dalam dunia peradaban muslimin, dengan sejarahnya
yang panjnag Dan mengharu biru, politik sesungguhnya diberi posisi yang agung:
as-siyasa juz’un ajzai-syariah (politik adalah bagian dari sendi-sendi keagamaan).
Politik dianggap mulia manakala seseorang atau kelompok memiliki
tujuan/pertaruhan yang melampaui pribadinya. Tujuan yang terkait dengan
penjagaan manusia dan alam disekelilingnya. Politik yang santun dan tahu mana
batas antara kepentingan pribadi dan orang banyak. Menurut Abu Hapsin.P. Hd,
bangkitnya pemimpin yang etnoreligious masih sering muncul. Contohnya tuntutan
“putra daerah”, yang terkadang sampai pada tuntutan mendirikan Negara sendiri
yang berbasiskan agama juga selalu muncul dengan agenda menggantikan ideologi
pancasila dengan agama, baik secara terselubung maupun teranng-terangan. Dan
menurut Wicaksono, dari sisi etika politik sebaiknya diberi rambu-rambu, ini
dimaksud agar pertarungan terjadi tanpa pertumpahan darah dan tangisan kehilangan.
Masing-masing peradaban memiliki akar sejarah dan tokoh intelektualnya.
Masing-masing lebih sama: bagaimana membuat politik yang “menghalalkan segala
cara” berubah menjadi “ lebih santun dan bermakna”. Semua peradaban mempunyai
kiat-kiat tersendiri. Contoh:
- Kholifah
Kholifah berarti
perwakilan. Dengan pengertian ini, ia bermaksud dengan kedudukan manusia diatas
muka bumi hanyalah sebagai wakil Allah. Ini juga bermaksud bahwa diatas
kekuasaan yang telah diamanahkan kepadanya oleh Allah, maka manusia dikehendaki
melaksanakan undang-undang Allah dalam batas-batas yang ditetapkan. Diatas
landasan ini manusia bukanlah penguasa atau pemilik, tetapi ia hanyalah
kholifah.atau wakil Allah yang menjadi pemilik sebenarnya.1[1]
B. Bukti Sejarah
Seluruh
pendapat para orientalis pada pembahasan di atas diperkuat ole bukti
fakta-fakta sejarah. Di antara fakta sejarah yang tidak dapat diingkari oleh
siapapun adalah setelah timbulnya dakwah islaml kemudian terbentuk masyarakat
baru yang mempunyai identitas independent yang membedakan dari masyarakat lain.
Mengkui satu undang-undang, menjalankan kehidupannya sesuai dengan system yang
satu,menuju kepada tujuan-tujuan yang sama,dan diantara individu-individu
masyarakat yang baru itu terdapat ikatan ras,bahasa,dan agama yang kuat,serta
adanya persaan solidaritas secara umum. Bangunan masyarakat yang memiliki semua
unsur-unsur tadi itulah yang dinamakan sebagai bangunan masyarakat politik,
atau yang dinamakan sebagai Negara. Tentang Negara,tidak ada suatu definisi
tertentu, selain adanya fakta terkumpulnya karakteristi-karakteristik yang
telah disebutkan tadi dalam suatu bangunan masyarakat.
Dengan
demikian, Negara islam terlahirkan dalam keadaan yang sangat jeli dan
pembentukannya terjadi dalam tatapan sejarah riil. Karena tidak ada satu
tindakan sebagai tindakan politik atau kenegaraan, kecualidilakukan oleh Negara
islam yang baru tumbuh ini,seperti: penyiapan perangkat untuk mewujudkan
keadilan,penyusunan kekuatan pertahanan, pengadaan pendidikan,pengikatan
perjanjian, atau pengiriman utusan-utusan keluar negeri. Dari fakta-fakta tadi
telah kami sebutkan terbentuk bukti sejarah yang menurut kami bisa kami gunakn
sebagai bukti atas sifat politik.[2]
C. Proses masuknya islam di
jawa pada bidang politik
Setelah runtuhnya kerajaan Majapahit, dan
berdirinya kerajaan Islam pertama di Jawa yaitu kerajaan Demak, islam semakin
kuat meluaskan pengaruhnya di pulau Jawa. Pendidikan islam semakin maju
dan cukup pantai pesisir pulau Jawa. Di Bintoro (1476M) dibentuk organisasi
Bayankare islah untuk mempergiat usaha pendidikan dan pengajaran islam. Adanya
kebijaksanaan para raja islam, seperti kebijaksanaan kebudayaan yang
berdasarkan Indonesia asli dan Hindu yang disesuaikan dengan kebudayaan islam
seperti Gerebeg Poso dan Gerebeg Mulud mecipta.
Situasi
politik di kerajaan-kerajaan hindu mengalami kekacauan dan kelemahan akibat
perebutan kekuasaan, maka islam dijadikan alat politik bagi golongan bangsawan
yang menghendaki kekuasaan tersebut. Oleh karena itu perkembangan islam dapat
menggeser pengaruh hindu di Jawa. Proses ini dipercepat oleh
kelemahan-kelemaahan yang di alami kerajaan Majapahit. Selain itu adanya
perbutan kekuasaan di kalangan keluarga raja-raja hindu turut mempercepat
tumbuhnya pengaruh Islam di Jawa. Ketika Majapahit berkuasa, islam telah ada
dan berasimilasi dengan masyarakat Hindu pada saat itu. Sehingga dalam proses
tebentuknya islam di Jawa tidak dengan muntlak langsung menjadi kekuasaan yang
besar. Karena jauh sebelum islam kuat, di Jawa sendiri sudah ada masyarakat
islam, terutama di Jawa Timur. Laksono (1985 : 18), menduga bahwa ada proses
berpikir orang Jawa yang bertentangan dengan proses berpikir sistem kasta,
sehingga sistem itu tidak bisa tumbuh di Jawa. Hal ini sebagai akibat kebiasaan
orang Jawa menyaring unsur budaya asing yang masuk. Hal ini sangat berbeda
dengan kedatangan islam, islam oleh masyarakat Jawa mudah diterima karena di
dalam islam tidak ada istilah sistem kasta. Di sisi lain, penyebaran islam
dilakukan secara damai, maksudnya islam tidak memaksakan masyarakat untuk
memeluk islam. Kepemimpinan dengan cara demokrasi yaitu mengambil keputusan
dengan musyawarah mufakat, secara aktif memberi saran dan petunjuk kepada anak
buahnya.Hal inilah yang dilakukan oleh para pembesar islam dalam menjalankan
politik pemerintahannya. Menurut orang Jawa sikap tunduk yang benar pada
seorang raja bukan karena kalah perang atau takut, melainkan merupakan
tanggapan terhadap keadilan dan kebiasaan seorang raja.[3]
IV. KESIMPULAN
Interelasi antara islam dan
buday di jawa pada bidang politik telah banyak di pengaruhi oleh kerajaan, Pada
intinya proses masuknya islam di jawa itu tidak begitu sulit/ mudah,dikarenakan karakteristik atau sifat
orang jawa itu mudah menarima ajaran-ajaran yang dibawa oleh para ulama’.
V. PENUTUP
Demikianlah
makalah ini yang dapat penulis sampaikan. Semoga apa yang telah penulis lakukan
ini nantinya akan menjadi sebuah amal ibadah. Amien. Penulis menyadari
bahwasannya dalam penulisan makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh
karena itu, penulis meminta saran dan kritik dari pembaca yang bersifat
membangun demi kesempurnaan makalah kami selanjutnya
DAFTAR PUSTAKA
Dhiauddin Rais.M, Teori politik
islam, Jakarta: Gema insani,2001
http://dloen.malhikdua.com/2011/03/30/interelasi-budaya-jawa-dan-islam-dalam-politik/(hari
yang diunduh pada hari Minggu
6 November 2011
http://dloen.malhikdua.com/2011/11/09/450/
yang diunduh pada hari Senin 9 november 2011
Tidak ada komentar:
Posting Komentar